pertanyaan seputar otonomi daerah. C. pertanyaan seputar otonomi daerah

Desentralisasi Fiskal 3. Otonomi daerah mempunyai dampak positif yaitu meningkatkan pelayanan. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang. Pemerintah pusat dan daerah harus berbagi kewenangan hingga menemukan titik keseimbangan politik, ekonomi dan sosial dalam menerapkan demokrasi. UU No. Hai Angelica, kakak bantu jawab ya. 1 Pajak Daerah. Guna mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah. 1 - 41. menentukan kebijakan negara D. JAKARTA, KOMPAS. 2. b. Seperti meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik yang sudah ada maupun baru ingin dibangun. HANYA 4 yang benar. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. com - Otonomi Khusus Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 2. p Pada waktu Orde Lama masih belum ada Realisasi dari Otonomi daerah atau. 1 tahun 1957 mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh Indonesia. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah. d. Iklan. Jadi, status otonomi yang di berikan kepada seluruh daerah di Indonesia tidak semua daerah bisa maju karena pada otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing, jadi kemajuan daerah tergantung oleh pemerintahan daerah masing. JL Latuharhary 4B. Pemerintah kepada sektor swasta. Pengembangan. Pengawasan pembangunan lebih efektif. Beberapa penulis memberi arti otonomi sebagai “zelwetgeving” atau pengaturan perundang-undangan sendiri atau pemerintahan sendiri. sentralisasi -> segala urusan, wewenang, tugas, dan fungsi penyelenggaran pemerintahan terletak pada pemerintah pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi 2. c. 3. 4. B. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah. com. 2. Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: [6] a. 1. 23 Januari 2022 11:36. Re: Pertanyaan 2. Anies terima pertanyaan dari Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. 2 Kemudian lahirnya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang. Dari uraian di atas lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam. 2 dan 4 SAJA yang benar. Pemerintah Daerah harus dikelola dengan baik, dengan menerapkan asas fundamental transparansi dan akuntabilitas. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan. Jawaban terverifikasi. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. Berikut ini landasan hukum. Karusel Sebelumnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. acehprov . Dari pelaksanaan otonomi daerah, tentu saja tidak semua pelaksanaan akan berjalan lancar, akan ada banyak sekali pelaksanaan yang kurang mulus atau bahkan tidak terlaksana, menjalankan wewenang sebagai pemerintah atas suatu daerah yang terdiri dari banyak kepala yang isi kepalanya berbeda-beda, akan ada banyak sekali persepsi,. memilih kepala daerah C. COM - Soal dan kunci jawaban pelajaran PKN kelas 10 halaman 100 ini akan mempelajari mengenai makna dari otonomi daerah. Pasal 20 d. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. Jawaban terverifikasi. Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia. Otonomi Daerah 2. id diketahui bahwa urusan pemerintahan juga diatur dalam BAB III Pasal 10 Undang-Undang No. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. 2. Pertanyaan / Komentar: Email. Video Editor: Bara Bima. Pasal 18. Uploaded by: FianZacky. Keduanya ajukan pertanyaan seputar otomoni daerah dan kebijakan fiskal. Sebutkan 4 keuntungan otonomi daerah ! Jawab. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah. Di masa-masa sebelumnya, pembagian wilayah di Indonesia tidak disertai dengan otonom atau kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 94. Jakarta. Kebijakan otonomi daerah seluas luasnya lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. No. Dari kumpulan soal tanya jawab tentang otonomi daerah diatas kiranya sahabat semua sudah bisa memahami lebih dalam seputar otonomi daerah. p Bagaimana Keuntungan dan kekurangan otonomi daerah? 3. daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perintah pusat hanya memberikan kebijakan secara garis besar dan daerah melaksanakan tugasnya sendiri. Jadi otonomi bisa dikatakan sebagai suatu kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral yang ada (pasal 3) Jangka waktu pelaksanaan. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 1. Mata Kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah membuka perkuliahannya di semester ganjil tahun akademik 2017/2018 dengan menghadirkan Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng. Pertanyaan tersebut merupakan materi PPKN kelas 7 tabel 6. Bahasa yang digunakan juga belum seringkas dan selugas otonomi daerah, masih seputar bagaimana mengatur urusan rumah tangga (Marbun, 2005:45). TRIBUNNEWSMAKER. Nah, otonomi daerah menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif Salah satu dampak negatif otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah yang. perubahan dari Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Jerman 2. Banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekwen Tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut mesti terjawab sebagai bagian dalam penerapan Otonomi Daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tips dan pertanyaan - pertanyaan interview beasiswa student exchange berdasarkan pengalaman pribadi saya. Otonomi daerah membantu daerah lebih mudah untuk berkembang. Pertanyaan. 5 Tahun 1974. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. kekuasaan daerah 25. Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah – Pelaksanaan Otonomi Daerah sebenarnya telah ada dalam pemerintahan sebelumnya, yaitu pada zaman pemerintahan Orde Baru. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat dan daerah. JAWABAN SOAL NO 52 dan 53. "Yakni berasal dari kepala daerah wali kota, lalu menjadi gubernur, dan kini jadi presiden. Iklan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) bentuk Negara Kesatuan. . Kumpulan Pertanyaan dan Jawaban Tentang Konsep Desentralisasi atau Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan. Indonesia. Prinsip otonomi daerah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah… a. 10. 1/1945 (menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil) 2. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan. Fungsi ini dilakukan untuk mrmrnuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain. Jawab : 1. Jawaban: a. Maka dari itu pembentukan dan perumusan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah. c. Karusel Berikutnya. by Syahrul Mursid - Tuesday, 28 April 2020, 1:59 PM. UJIAN AKHIR SEMESTER 6. Untuk membuat undang-undang tersebut, harus ada proses. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945. KOMPAS. Menurut Undang-Undang No. otonomi daerah c. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. 4 halaman. A. Salah satu yang melatarbelakangi pelaksanaan otonomi daerah adalah krisis moneter 1997. Ppkn. Ada ruang menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, tapi implementasi UU ini perlu sosialisasi masif. Adapun hakikat. 35 Tahun 2008: a. 3) Pengawasan pembangunan lebih efektif. desentralisasi -> segala. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat sta-at juga. 3 tentang otonomi daerah. com - Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus berbagai urusan tertentu. Ini adalah tujuan serta prinsip dalam penyusunan APBN. 1. Kewenangan daerah otonom tingkat kabupaten tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2, yang menyatakan urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di daerah yang bersangkutan. Kegiatan dilaksanakan di Vimala Ballroom Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Sabtu (18/6). 3, September 2016. UU No. SEMUA pilihan benar. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan relatif masih bersifat elitis dengan konsekuensi beban biaya yangKOMPAS. membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu. Diskusi kelompok terpumpun yang sudah terjadi melibatkan pakar hukum, pakar pendidikan, organisasi profesi guru, organisasi masyarakat, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru, dan. b. Berikut Contoh Soal TWK HOTS Otonomi Daerah dan Pembahasan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah… a. Sumber: Werner Pfennig/pexels. Bagian kedua membahas tentang Perencanaan Daerah di Era Otonomi. Pilihan otonomi daerah di Indonesia dan bukan sistem negara federal pada politik desentralisasi pada era reformasi 1998, memberikan makna bahwa otonomi daerah sebenarnya lebih pada sejauh Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Selain itu, pemerintah mencoba memastikan agar seluruh APBD dapat dilaksanakan. id - Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. c. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada. Pertanyaan. Kekurangan Otonomi Daerah. ataupun pihak swasta bisa berefleksi bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dari pendidikan Indonesia. Tahun lahir UU Nomor 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya) dan UU Nomor 5 tahun 1974. Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, operator kami siap. Tujuan penyusunan APBN adalah. Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini dinilai banyak kalangan masih jauh dari harapan dan berkesan ”angger mlaku”. 23 Tahun 2014 pasal 9 berbunyi, ADVERTISEMENT. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. dengan pelaksanaan otonomi daerah menyulitkan daerah dalam menentukan bagaimana pengelolaan itu harus dilakukan. adjar. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. Pertanyaan debat tentang korupsi kerap diperbincangkan, baik di skala lomba hingga pemilu. Daya Saing Daerah-Mudrajat Kuncoro - Goritno Mangku Soebroto - UU no 32 dan 33 tahun 2004 16. 1. AMRAN AMIR) KOMPAS. KOMPAS. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,. Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM,. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemerintahan daerah 5.